Demokrasi Gerilya

Pemkot Bandung Gandeng LKPP Dorong Realisasi KPBU Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pemerintah Kota Bandung menandatangani perjanjian kerja sama terkait pengadaan badan usaha pelaksana proyek kerja sama untuk proyek KPBU percontohan di Kota Bandung, Kamis (01/12), di halaman Balai Kota Bandung. Dalam kerja sama ini, LKPP akan memberikan dukungannya dalam proses pengadaan badan usaha pelaksana proyek KPBU.   Walikota Bandung Ridwan Kamil menjelaskan, target percepatan pembangunan dan pengadaan sering kali terkendala oleh keterbatasan anggaran. Oleh sebab itu, menurutnya, proyek-proyek KPBU perlu direalisasikan sebagai solusi untuk mendorong roda pembangunan melalui kerja sama dengan pihak swasta dan badan usaha. Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, menjelaskan, pembangunan Kota Bandung mengacu pada prinsip segitiga yang masing-masing sisi mengandung filosofi inovasi, kolaborasi, dan desentralisasi. Melalui inovasi itu pula, lanjutnya, ia berharap...

LKPP dan Pemko Medan tandatangani Nota Kesepahaman E-katalog Lokal Kepala LKPP Agus Prabowo dan Walikota Medan Dzulmi Eldin menandatandatangani Nota Kesepahaman mengenai penerapan e-katalog lokal di Kota Medan (27/3/18). Pemanfaatan e-katalog lokal di Sumatera Utara khususnya Pemerintah Kota Medan adalah langkah yang baik untuk pengadaan barang/jasa yang lebih efektif dan sebagai salah satu sarana untuk mencegah korupsi. Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nainggolan menyatakan, KPK sangat mengapresiasi dan mendukung e-katalog lokal karena merupakan salah satu instrumen penting untuk menyelesaikan kasus pengadaan yang ada di Indonesia.. Menurutnya, katalog lokal adalah hal baik namun penerapannya harus sedikit dipaksa karena sangat tergantung pada komitmen pemerintah daerah. Pahala berpendapat bahwa penerapan e-katalog lokal selain untuk melindungi birokrasi, juga memberikan kepastian untuk pengusaha lokal serta menumbuhkan industri baru. “D...

Siaran Pers: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah JAKARTA, 27 Maret 2018 - Satu dekade terakhir ini, teknologi informasi berkembang pesat dan mempengaruhi pasar serta pola bisnis pelaku usaha. Kebijakan perdagangan dunia yang semakin terbuka juga menuntut pelaku usaha dalam negeri untuk meningkatkan daya saingnya. Situasi ini juga turut memengaruhi perubahan lingkungan strategis pengadaan barang/jasa pemerintah. Kini, pengadaan barang/jasa pemerintah semakin didorong untuk memberikan value for money dengan tidak lagi mengejar barang/jasa dengan harga termurah. Salah satu caranya adalah dengan membangun government e-marketplace. Di sisi lain, kebutuhan akan sumber daya manusia sebagai pengelola pengadaan dan unit yang menangani pengadaan barang/jasa pemerintah secara profesional semakin tidak terelakkan. Pengelola pengadaan diharuskan memiliki kompetensi khusus dalam bidang pengadaan melalui pembentukan jabatan fungsional pengelola penga...

Keputusan Deputi I Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Penunjukan Langsung Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Kategori Keputusan Deputi I Nomor 4 Tahun 2018 Tanggal Ditetapkan Kamis, 08 November 2018 https://jdih.lkpp.go.id/regulation/download/keputusan-deputi-i-nomor-5-tahun-2018/1

LKPP Terbitkan 13 Aturan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengeluarkan 13 (tiga belas) aturan turunan untuk pelaksanaan Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tiga belas aturan ini merupakan pedoman dan petunjuk teknis bagi pelaku pengadaan di lingkup kementerian/lembaga/perangkat daerah dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah dan dapat diunduh melalui http://jdih.lkpp.go.id . Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Agustinus Murbaningsih menyampaikan agar peraturan ini dapat tersosialisasikan dengan baik sehingga seluruh pelaku pengadaan memahami keseluruhan aturan perpres dan turunannya. “Dikompilasi dan disebarluaskan, sehingga dapat dipahami dengan mudah.” Katanya saat memimpin rapat bersama LKPP, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenlu dan Kemenristek DIKTI, Senin (02/07) di kantor Setkab di Jakarta. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah per 1 Juli...

Konten Dewasa 17+ Mencari Jalur Aman Untuk Kesalamatan  Keselamatan mengenai ancaman yang terjadi di era sekarang era masa depan.

Naskah Pembukaan UUD 1945 Teks Pancasila Penjelasan UUD 1945 Bab (I) Pasal 1 dan 2 Isi artikel Pasal 1 s.d. 37 Aturan Peralihan Pasal (I) ,(II),dan (III)  Aturan Tambahan Pasal (I) ,dan (II)  PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah d...